Dalam rangka memperkuat sinergi pendanaan lintas sektor, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Temanggung memfasilitasi penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) dan In-depth Interview bersama Kementerian PPN/Bappenas pada Rabu, 4 November 2026. Kegiatan ini berfokus pada penyusunan Pedoman Pengembangan Program Dukungan Pendanaan Pembangunan Desa atau Rural Development Support Facility Fund (RDSF).
FGD ini diinisiasi oleh Direktorat Perdesaan, Daerah Afirmasi, dan Transmigrasi (PDAT), Kedeputian Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas. Tujuannya adalah untuk menggali pembelajaran empiris mengenai praktik pengelolaan dan pemanfaatan berbagai sumber pendanaan pembangunan desa. Secara khusus, diskusi menyoroti eksplorasi sumber pendanaan alternatif dan dukungan kemitraan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Bapperida Kabupaten Temanggung, drh. Esti Dwi Utami, M.Si. Berbagai Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini, di antaranya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Dinbudpar), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades), Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKPPP), Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH), serta Dewan Persampahan. Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Bappeda Provinsi Jawa Tengah.
Melalui diskusi yang interaktif, forum ini mengupas secara mendalam berbagai aspek strategis, mulai dari tahap penyiapan program, manajemen pengelolaan, mekanisme kerja sama antarpihak, hingga implementasi kegiatan di lapangan. Pembahasan juga ditekankan pada keterpaduan program-program pendanaan alternatif dengan arah pembangunan desa dan kawasan perdesaan, khususnya di sektor wisata lokal dan ekonomi sirkular.
Dari FGD ini, pemerintah berhasil menginventarisasi berbagai masukan substantif dan rekomendasi praktis langsung dari pemangku kepentingan di daerah. Hasil inventarisasi tersebut akan menjadi landasan penting dalam perumusan Pedoman Pengembangan Program Dukungan Pendanaan Pembangunan Desa.
Dengan hadirnya pedoman tersebut di masa mendatang, diharapkan dapat mengoptimalkan integrasi pembiayaan lintas sektor, menghubungkan kebutuhan pembangunan desa dengan sumber pendanaan yang tepat, serta mendorong kemandirian dan pembangunan desa secara inklusif dan berkelanjutan.
Catatan Revisi:
• Struktur: Dibagi menjadi bagian Lead (pembuka berita), Body (isi/detail OPD yang hadir dan tujuan), dan Closing (harapan ke depan) agar lebih nyaman dibaca dan layak untuk press release maupun dipublikasikan di situs resmi Pemkab/Bapperida.
• Istilah: Menambahkan kepanjangan untuk singkatan agar lebih ramah bagi pembaca umum (misal: Bapperida, Dinbudpar, Dinpermades).
• Gaya bahasa disesuaikan agar lebih tegas, lugas, dan profesional sesuai standar penulisan naskah dinas dan berita pemerintahan.